Kementerian Pertahanan dan Keamanan Siap Menjadi Pemrakarsa RUU PRUN

Sebagai bagian dari tindaklanjut lokakarya penyusunan Regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional (6/10), Sekretariat BKPRN pada tanggal 27 Oktober 2014 mengadakan rapat konsoli ...

Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan kabupaten/kota (RTRWK) sangat terkait dengan penataan dan keberadaan kawasan hutan. Penyusunan RTRWP masih menyisaka ...

Dinner Meeting Eselon I BKPRN: Persiapan Hari Tata Ruang Nasional

Peringatan Hari Tata Ruang yang jatuh pada 8 November telah dilakukan di Indonesia sejak 2008 dengan mengusung tema permasalahan-permasalahan penataan ruang. Aspek penataan ru ...

KAPET Direncanakan Bergabung Menjadi Anggota BKPRN

Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Penetapan RPerpres Revisi Keppres No. 150/2000 tentang KAPET pada tanggal 22 Agustus 2014 mengusulkan agar Kelembagaan KAPET (Dew ...

Rencana Rinci Tata Ruang sebagai Prioritas

Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Regional BKPRN 2014, Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) melakukan penghimpunan data Penyusunan Rencana Rinci Tata R ...

Pentingnya Pengintegrasian Dokumen Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan!

Surabaya, (4/9), pengintegrasian dokumen rencana tata ruang ke dalam rencana pembangunan merupakan salah satu isu yang mencuat pada Rapat Kerja Regional II BPKRN yang diadakan di Surabaya. Rapat Kerja Regional II ini memiliki tujuan untuk memantau kemajuan pelaksanaan agenda kerja BKPRN, dan menghimpun masukan untuk perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan penataan ruang yang perlu ditindaklanjuti dalam Rakernas BKPRN tahun 2015.

Sosialisasi e-BKPRN

Kementerian PPN/Bappenas yang bertindak selaku Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan BKPRN dan menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan seperti perencanaan dan tata laksana, kehumasan serta data dan informasi. Untuk menjalankan fungsi kesekretariatan tersebut Bappenas memandang perlu untuk membangun suatu media online yang dapat mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi kerja BKPRN serta meningkatkan pelayanan dan komunikasi publik. Media online yang disusun oleh Sekretaris BKPRN kemudian disebut dengan e-BKPRN. e-BKPRN adalah sistem informasi berbasis internet yang dikelola oleh Sekretariat BKPRN dan dapat diakses oleh seluruh organ BKPRN.

Pengembangan Kawasan Reklamasi Kota Palopo

Rencana pengembangan kawasan reklamasi merupakan salah satu visi dari Walikota Palopo terpilih. Untuk mendukung rencana tersebut, Kota Palopo tengah menyusun tiga peraturan daerah (perda). Ketiga perda tersebut antara lain; Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K) di Kota Palopo, Reklamasi pantai untuk pengembangan Kota Baru, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palopo.

Focus Group Discussion Pengelolaan Ruang Udara Nasional

Jakarta, (7/14), Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) kembali mengadakan FGD Pengelolaan Ruang Udara Nasional, di Hotel Double Tree, Jakarta Pusat. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran seputar naskah akademis RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) tahun 2006, serta mendapatkan informasi mengenai hal-hal srategis dan perkembangan terkini terkait ruang udara. Peserta yang hadir antara lain Kementerian Pertahanan, LAPAN, BIG, Bappenas, dan seluruh anggota BKPRN.

Pengembangan Kawasan Industri, Pelabuhan Cilamaya, dan Bandara Karawang

Rencana Pembangunan Pelabuhan Cilamaya telah sesuai dengan kebijakan Sistem Transportasi Nasional, Sistem Logistik Nasional, dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selain itu juga telah sesuai dengan RTR Jawa-Bali, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten Karawang. Hal itu dikemukakan pada pertemuan tindak lanjut pengembangan kawasan industri, pelabuhan cilamaya, dan bandara karawang di Hotel Alila Jakarta, 18 Juni 2014.

 

Artikel

  • Dr. Ir . Son Diamar, M.Sc

    Ahli Menteri Negara PPN/Bappenas Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman. Di sela-sela tugas formalnya Beliau masih meluangkan waktu untuk mengajar di beberapa Perguruan Tinggi dan Diklat pada instansinya.


  • Dr. Ir. TATAG WIRANTO, MURP

    TATAG WIRANTO, lahir tahun 1953 di Kota Malang, Jawa Timur. Masa kecil dan remajanya, hingga lulus sekolah menengah atas dilaluinya di kota teduh itu. Pendidikan S1, Teknik Planologi, diselesaikannya di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1980.


  • Dr. Yuswanda Temenggung

    DR. Yuswanda A. Temenggung, CES, DEA., sejak 2006 hingga saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Sebelumnya Yuswanda menempati beberapa posisi penting di BPN – RI, di


  • Agustin Teras Narang, SH

    Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH sebelum menduduki kursi Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah, telah melalui perjalanan dan perjuangan yang teramat panjang. Diawali dari keteguhan tekadnya untuk meninggalkan tanah kelahira


  • H.S. Dillon

    HS Dillon, lahir di Medan pada 23 April 1945. Sejak masa  kanak-kanak hingga remajanya beliau hidup di lingkungan perkebunan sehingga akrab dengan kehidupan para kuli perkebunan. Di mata Dillon kecil para kuli ini adalah pekerja keras.


  • Prof. DR. Emil Salim

    Prof. DR. Emil Salim lahir di Lahat, Sumatera Selatan 8 Juni 1930 Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1951-1958), Master of Arts, University of California at Berkeley (1959- 1961), PhD in Economics, University of California at Berkeley (1961-1964) Menteri Perhubungan dan P