Dalam sambutannya Gubernur Kepri, Bapak Sani mengatakan bahwa banyak investasi yang terhambat karena belum selesainya Perda RTRW Propinsi, Masalah yang menjadi titik sentral adalah masalah paduserasi kehutanan  yang membutuhan waktu yang lama.

Sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) harus dioptimalkan pengembangannya. Upaya tersebut akan dituangkan dalam Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Sarbagita yang saat ini memasuki tahap penyepakatan untuk nantinya ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi menyampaikan hal tersebut dalam penyepakatan Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita di Denpasar.

Konflik pemanfaatan ruang di kawasan hutan merupakan masalah multidimensional yang harus diselesaikan oleh semua sektor. Rencana Tata Ruang (RTR) yang memuat kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan sesuai proses dan prosedur penyusunannya diharapkan mampu meminimalisasi konflik tersebut. Demikian diungkapkan Direktur Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional, Agus Setyarso dalam Seminar Upaya Penyelesaian Konflik Tata Ruang di Kawasan Hutan Negara di Jakarta

Selain itu, perlunya pula mencantumkan tentang minapolitan dalam Raperda RTRW Kota Serang ini. Terutama terkait dengan fungsi dari pelabuhan Karangantu di pesisir Kota Serang, dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan kegiatan Minapolitan di Kota Serang pada tahun 2011 mendatang, ungkap perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinah Yunitawati.

Kementerian PPN/Bappenas menggelar acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah terkait Penataan Ruang pada Selasa (13/07), jam 09.00 – 13.00 WIB, di ruang SG 3 – 5 Bappenas, Jakarta.  Peraturan Pemerintah (PP) yang disosialisasikan adalah PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.