Kementerian PU Bersama Pemerintah Daerah Komitmen Wujudkan Kota Hijau

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini tengah menginisiasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Inisiatif ini diletakkan dalam konteks implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan peningkatan peran aktif para pemangku kepentingan pada aras lokal. Demikian disampaikan Wakil Menteri PU Hermanto Dardak dalam kegiatan Penandatanganan Piagam Komitmen Kota Hijau di Jakarta (7/11).

P2KH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus responsif terhadap perubahan iklim. Kementerian PU berkomitmen untuk terus melakukan upaya ini sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan insentif program sebagai stimulan bagi Kabupaten/Kota, dengan melibatkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dengan penuh kesungguhan menyiapkan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) masing-masing sebagai bentuk partisipasi dalam prakarsa P2KH," imbuh Hermanto.

Saat ini, kegiatan P2KH telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dengan adanya penandatanganan Piagam Komitmen Kota Hijau oleh Walikota dan Bupati dari 60 Kabupaten/Kota yang hadir pada kesempatan yang sama. Piagam Komitmen Kota Hijau merupakan suatu bentuk pernyataan kesungguhan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat untuk bersama-sama mewujudkan Kota Hijau di daerah masing-masing.

Muatan Piagam Komitmen Kota Hijau terdiri atas empat butir. Pertama, komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk bersama masyarakat melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Kedua, pemerintah kabupaten/kota akan secara bertahap menerapkan standar lingkungan Kota Hijau. Ketiga, pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan anggaran pembangunan di daerah untuk merealisasikan RAKH. Keempat, perwujudan kota hijau dilakukan berdasarkan karakteristik, potensi wilayah, kemampuan ekonomi, dan budaya lokal.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi mengungkapkan, perwujudan Kota Hijau memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan secara inklusif dan konsisten. Termasuk didalamnya dukungan legislatif dan mengoptimalkan jejaring komunitas hijau. Sebagai upaya mendukung terjadinya iklusivitas dan konsistensi tersebut, diperlukan keterlibatan dan kebersamaan dari setiap sektor di daerah melalui berjalannya secara efektif Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

“Diharapkan pelaksanaan prakarsa P2KH dapat merangsang peran aktif para pemangku kepentingan sekaligus sebagai momentum yang baik untuk menata ruang kota-kota kita yang lebih berkelanjutan," tegas Imam. (cae/nik)


Sumber : admintaru_091111

Berita Terkait