PROFILE BKPRN

(Berdasarkan Kepres Nomor 4 Tahun 2009)

  1. Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional adalah :
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua I : Menteri Pekerjaan Umum;
Wakil Ketua II : Menteri Dalam Negeri;
Sekretaris : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Anggota : 1. Menteri Pertahanan;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
10. Wakil Sekretaris Kabinet.
     
  1. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
  1. penyiapan kebijakan penataan ruang nasional;
  2. pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di daerah;
  3. penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
  4. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, termasuk standar, prosedur, dan kriteria;
  5. pemaduserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
  6. pemaduserasian penatagunaan tanah dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan Rencana Tata Ruang;
  7. pemantauan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan pemanfaatkan hasil pemantauan tersebut untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang;
  8. penyelenggaraan, pembinaan, dan penentuan prioritas pelaksanaan penataan ruang kawasan-kawasan strategis nasional dalam rangka pengembangan wilayah;
  9. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional;
  10. pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi;
  11. kerja sama penataan ruang antarnegara;
  12. penyebarluasan informasi bidang penataan ruang dan yang terkait
  13. sinkronisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana rincinya; dan
  14. upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
     
  1. (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam bidang teknis penyelenggaraan penataan ruang, dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan terdiri atas: :
Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;
Wakil Ketua I : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua II : Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
Sekretaris : Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum;
Anggota :
  1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
  2. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan;
  3. Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian;
  5. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian;
  6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
  7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan;
  8. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
  9. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
  10. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;
  11. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
  12. Deputi Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengaturan dan Penataan, Badan Pertanahan Nasional;
  13. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet;
  14. Deputi Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bidang Pemetaan Dasar, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
  15. Deputi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
     
Dalam melaksanakan tugasnya, BKPRN dapat melibatkan Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Daerah, Pimpinan Lembaga dan/atau pihak lain terkait yang dipandang perlu.