Peraturan

JUDUL

TENTANG

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo
Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar
Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Penggunaan kawasan Hutan
Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pertambangan Mineral dan Batubara
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kawasan Ekonomi Khusus
Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR
Tata Hutan Dan Penyusunan Rencanan Pengelolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
Daftar koordinator geografis titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia
Tata Pengaturan Air
Perencanaan Hutan
Tata cara dan persyaratan ijin penggunaan air dan atau sumber air
Pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai
Pembagian wilayah sungai
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
Penetapan 6 (Enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang
Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air
Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya
Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Bangunan Gedung
Penanggulangan Bencana
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
Perumahan dan Pemukiman
Jalan
Pemerintahan Daerah
Sumber Daya Air
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
Penghapusan Pengadilan Landreform
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
Pencabutan Hak Hak Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya
Penatagunaan Tanah
Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.
Kehutanan
Penataan Ruang