Geopark dan Keterkaitannya dengan Penataan Ruang

Jakarta [12/11]. Badan Geologi, Kementerian ESDM mensosialisasikan konsep Geopark di dalam forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Konsep ini menjadi salah satu usulan pengembangan pemanfaatan ruang di dalam penataan ruang nasional. Melalui rapat ini diharapkan seluruh anggota BKPRN memahami lebih dalam konsep geopark dan mampu menyikapi usulan pemanfaatan ruang yang semakin beragam. Narasumber yang dihadirkan, yaitu Penyelidik Bumi Utama, Badan Geologi, Oki Oktariadi, dan dihadiri oleh seluruh anggota BKPRN.

Oki menyampaikan bahwa Geopark adalah sebuah daerah dengan batas yang sudah ditetapkan dengan jelas dan memiliki kawasan permukaan yang cukup luas untuk pembangunan ekonomi lokal. Geopark tidak hanya berhubungan dengan keragaman geologi, tapi juga arkeologi dan sosial budaya masyarakat. Saat ini, Badan Geologi telah menginventarisasi 180 lokasi keragaman geologi, dan 36 lokasi di antaranya telah diverifikasi memiliki nilai warisan geologi (heritage).

Di Sumatera, terdapat kaldera danau toba, lut tawar, granit belitung, dan danau vulkanik gunung tujuh. Di Jawa, terdapat karst sawarna, cuang taneuh pangandaran, dan vulcano krakatau. Di Kalimantan, terdapat delta mahakam dan danau sentalu. Di Bali – Nusa Tenggara, terdapat kaldera batur dan gunung rinjani. Di Sulawesi terdapat tower karst maros dan danau tondano, dan di Maluku, Papua, terdapat raja ampat.

Pada kesempatan tersebut, Oki menyampaikan pula bahwa tujuan akhir dari pengembangan geopark bukan hanya memuliakan bumi dan menyejahterakan masyarakat, tapi juga menegakan jati diri sebagai bangsa. Dengan adanya geopark diharapkan mampu menimbulkan kesadaran masyarakat akan lingkungannya, melakukan perlindungan, konservasi, hingga memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan menimbulkan share value (tanggungjawab bersama dalam mengurus bumi). Dalam pengembangannya, geopark membutuhkan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dari sisi tata ruang, jika geopark ini menyangkut dengan kepentingan nasional, maka untuk penguatan perlu pengaturan di dalam RTRWN dan KSN di tingkat nasional, mengingat saat ini sedang dalam proses revisi RTRWN. Dalam operasionalisasinya perlu pengaturan di tingkat daerah, misal masuk sebagai Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Namun dalam pelaksanaannya, tantangan yang akan dihadapi bukan dalam penetapan saja, tapi dalam pemanfaatannya.

Terakhir, perlu ada penyepakatan isu pemanfaatan, bagaimana geopark ini bukan hanya dapat melindungi kawasan, tapi juga memberikan added value. Untuk itu perlu pengaturan share benefit dan pengaturan peran, terutama dengan masyarakat. [GP]

 

Ket:

Silakan akses laman berikut untuk mendapatkan bahan paparan pada rapat berikut. http://landspatial.bappenas.go.id/km/files/20141113161357_geopark_dan_tata_ruang.pdf

Berita Terkait