Rapat Eselon II BKPRN: Percepatan Raperda Kalimantan Selatan

Jakarta, (13/11). Dalam rangka koordinasi penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan 2013 - 2033, Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan pembahasan dan konfirmasi terhadap peta dasar dan pola ruang kehutanan yang menjadi permasalahan dalam Rancangan Perda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertemuan bertempat di Ruang Rapat SS 3, Gedung Kementerian PPN/Bappenas, dan dihadiri oleh Asdep Prasarana, Riset, Teknologi & SDA, Setkab; Kasubdit Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II, Kemenhut; Kasubdit Penataan Ruang Wilayah Bangda, Kemendagri; Kabid Pemetaan Lingkungan Pantai, BIG; Kabid Pemetaan Tata Ruang, BIG; Perwakilan Asdep Urusan Penataan Ruang & PDT, Kemenko Perekonomian; Dit. Binda II, Kementerian PU; Dit. Pengukuhan & Penatagunaan Kawasan Hutan, Kemenhut; Kepala Bappeda Kalsel; Kepala BPKH V Banjarbaru; Kepala Kanwil BPN Kalsel; Dinas PU Kalsel.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Oswar Mungkasa, MURP, selaku Ketua Tim Pelaksana Sekretariat BKPRN, mengungkapkan bahwa pertemuan koordinasi dan pembahasan penyelesaian Raperda RTRW Kalimantan Selatan sudah sering dilakukan namun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. "Dalam forum ini perlu disepakati langkah-langkah percepatan," tandasnya.

Permasalahan yang dimaksud antara lain, penggunaan peta dasar oleh Pemda Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan peta dasar yang dimiliki BIG walaupun masih terdapat pergeseran lokasi dikarenakan perbesaran skala peta RBI 1: 250.000. Selain itu disepakati bahwa terhadap seluruh permasalahan eksisting maupun usulan pengembangan yang sebagaimana disampaikan oleh Pemda Provinsi Kalimantan Selatan digambarkan dengan menggunakan outline sesuai dengan ketentuan PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta, yang menyebutkan bahwa proses penyelesaiannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya dengan mekanisme perubahan parsial ataupun dengan mekanisme timdu.

"Lahan yang diusulkan untuk pengembangan sebelum dituangkan dalam Perda RTRW dengan menggunakan outline harus clear and clean," ungkap Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si, Asdep Prasarana, Riset, Teknologi & SDA, Sekretariat Kabinet menanggapi usulan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terkait perubahan kawasan hutan yang diperuntukan untuk pengembangan kawasan.

Adapun beberapa langkah percepatan dalam penetapan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan yang diusulkan dalam forum tersebut, yaitu: harmonisasi peta yang akan dikoordinasikan oleh BIG dengan target waktu penyelesaian minggu pertama Desember 2014 dan pengecekan kembali luasan lahan baik terhadap permasalahan eksisting maupun usulan pengembangan yang akan dikoordinasikan oleh BPKH V Banjarbaru dengan target waktu penyelesaian minggu IV November 2014. Dengan disepakatinya beberapa langkah percepatan tersebut diharapkan Evaluasi Raperda RTRW Kalsel ditargetkan dilaksanakan pada Januari 2015 [OC/SY]

 

Ket:

Silakan akses laman berikut untuk mendapatkan bahan paparan pada rapat tersebut.

https://www.scribd.com/doc/246540224/Bahan-Paparan-Rapat-Koordinasi-Eselon-II-BKPRN-Raperda-Kalsel

https://www.scribd.com/doc/246540326/Bahan-Paparan-Upaya-Percepatan-Raperda-RTRWP-Kalsel-Tahun-2013-2033

Berita Terkait