Penyelesaian Penguasaan Tanah HGU di dalam Kawasan Hutan pada Provinsi Kalimantan Selatan

Jakarta, (04/12) Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris BKPRN kembali memfasilitasi pertemuan koordinasi BKPRN guna menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2014 di Ruang Rapat SS 1-2, Gedung Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas. Pertemuan tersebut membahas upaya penyelesaian mengenai keberadaan perizinan perkebunan yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ir, H.M. Djaseran, MSP, memaparkan bahwa perizinan perkebunan yang terdiri dari tanah Hak Guna Usaha (HGU) seluas 60.873,44 Ha dan yang telah mendapat Izin Lokasi seluas 64.436,51 Ha, berada di dalam kawasan hutan sehingga belum ditentukan pola ruangnya di dalam Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan. Djaseran menambahkan "Dari total luasan HGU dan Izin Lokasi tersebut (125.309,95 Ha) selain berada di dalam kawasan hutan sebagian luasan lahan juga tumpang tindih dengan izin hutan yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)". Selain itu juga terdapat Area Penggunaan Lain-APL yang didalamnya terdapat kegiatan hutan di areal seluas 140.681,14 Ha.

Terhadap data tersebut, perwakilan dari Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyebutkan bahwa tanah HGU seluas ±18.000 Ha saat ini sedang dalam proses permohonan perubahan Kawasan hutan.

Salah satu usulan penyelesaian yang mengemuka dalam pertemuan tersebut yaitu memperpanjang waktu permohonan pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan berdasarkan PP No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan. PP tersebut mengatur bahwa permohonan yang diajukan oleh pemegang izin untuk proses pelepasan maupun tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan (saat ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maksimal diajukan 6 bulan sejak berlakunya PP tersebut.Usulan tersebut dilakukan dengan merubah PP No. 60 Tahun 2012 yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Sebelum disepakati melakukan perubahan terhadap PP No. 60 Tahun 2012, pimpinan pertemuan, Ir. Oswar Mungkasa, MURP, selaku Ketua Tim Pelaksana Sekretariat BKPRN meminta agar Pemda terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengkaji proses perolehan HGU maupun Izin Lokasi dikaitkan dengan rezim kebijakan yang berlaku pada waktu itu. Secara simultan Sekretariat BKPRN akan berkonsultasi dengan Sekretariat Kabinet (Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam) dan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian PPN/Bappenas guna membahas usulan perubahan PP No. 60 Tahun 2012. [OC]


Berita Terkait