Kelembagaan PPNS Bidang Penataan Ruang

Sebagaimana disampaikan pada pembukaan pertemuan, Oswar menyampaikan bahwa peningkatan peran PPNS telah terakomodir dalam RPJMN Tahun 2015-2019 bidang tata ruang melalui penyusunan pedoman perlindungan PPNS bidang tata ruang. Selain itu, peran PPNS dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang telah menjadi agenda prioritas dalam Forum Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yaitu Rakernas BKPRN Tahun 2013 dan Rakereg BKPRN Tahun 2014.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, PPNS bidang penataan ruang berwenang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas PPNS, ditemukenali beberapa kendala antara lain (i) Belum adanya Rencana Rinci Tata Ruang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; (ii) Terjadinya mutasi terhadap personil PPNS; serta (iii) Belum adanya wadah kelembagaan PPNS baik di pusat maupun daerah menjadikan fungsi pengawasan kinerja PPNS.

Terkait adanya mutasi terhadap personil PPNS, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 31 Oktober 2013 tentang Pendayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Daerah yang ditujukan kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Pertemuan yang juga dihadiri oleh Plt. Sesditjen Penataan Ruang, Kementerian ATR, Dra. Lina Marlina, CES dan Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Kabinet, Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si. beserta perwakilan K/L Anggota BKPRN lainnya menghimpun beberapa pending issues terkait Kelembagaan PPNS, diantaranya:

  • Belum jelasnya unit kerja yang secara khusus mewadahi PPNS Penataan Ruang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang
  • Belum jelasnya unit kerja yang secara khusus melakukan pembinaan  dan koordinasi PPNS Penataan Ruang
  • Belum jelasnya status kepegawaian PPNS Penataan Ruang
  • Belum lengkapnya aturan terkait PPNS Penataan Ruang

Di bawah koordinasi Kementerian ATR/BPN, pertemuan disepakati dilanjutkan untuk membahas Grand Design Arah Kebijakan PPNS dan mengikutsertakan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pan-RB, serta Kepolisian RI. [CW/ZH/OC]

Berita Terkait