Survey Penjajakan Ekspektasi Peran BKPRN

Kegiatan Survey Penjajakan Ekspektasi Peran BKPRN dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Februari 2015 di Provinsi DIY. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran ekspektasi peran dan kelembagaan BKPRN mendatang menurut pandangan BKPRD Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan BKPRD Kabupaten Kulon Progo (paska terbentuknya kementerian ATR).

Pokok-pokok hasil FGD dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a.    Review Pelaksanaan Peran BKPRN: i) Peran BKPRN sejauh ini lebih sebatas proses persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten dan Kota dan RRTR; dan ii) Belum optimalnya peran koordinasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang misalnya kasus Karst di Kabupaten Gunung Kidul.

b.    Ekspektasi Peran BKPRN ke depan: i) BKPRN pada prinsipnya masih dibutuhkan, dengan anggapan persoalan penataan ruang merupakan persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, tidak dapat diselenggarakan oleh satu Kementerian/Lembaga tertentu; dan ii) Kedepan BKPRN diharapkan mampu menyelesaikan isu yang membutuhkan koordinasi lintas sektor sebagai berikut:

Ø  Isu harmonisasi peraturan perundangan terkait penataan ruang, terutama terkait pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Ø  Keselarasan Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan/atau antar Provinsi;

Ø  Konflik Pemanfaatan Ruang;

Ø  Percepatan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Diusulkan RDTR ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), bukan Peraturan Daerah (perda);

Ø  Penguatan kapasitas kelembagaan, contohnya dalam kemampuan penyediaan peta skala besar. 

Untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang, Pemda Provinsi DIY juga telah memprakasai pembentukan Badan Pertanahan dan Tata Ruang (tidak bersifat ad hoc). Hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan Provinsi DIY yang pesat sehingga memerlukan role model dalam integrasi kelembagaan penataan ruang. Selain itu, Provinsi DIY juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang sinergi dengan dokumen rencana tata ruang.

Hasil kegiatan ini akan menjadi salah satu masukan dalam struktur kelembagaan BKPRN ke depan. [CR]

Berita Terkait