Menata Ulang Pengelolaan Situ

Yayat Supriatna*)


Situ merupakan sumber daya alam yang hampir terlupakan. Bencana Situ Gintung di Cirendeu Ciputat Tangerang adalah suatu pembuktian dan pembelajaran. Perlindungan dan pengelolaan situ sangat kurang mendapat perhatian saat ini. Sehingga banyak situ yang mengalami pendangkalan, penyempitan dan hilang karena beralih fungsi. Tekanan penduduk dan pergeseran fungsi lahan di sekitar situ semakin memperparah kondisi lingkungan yang ada.

Keadaan berbagai situ sebagai wadah air saat ini sudah sangat memprihatinkan. Bagi masyarakat yang belum menyadari peran dan fungsi situ maka ada kecenderungan memperlakukan situ sebagai daerah belakang yang tidak perlu dirawat dan justru diperparah kondisinya, dengan menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah, tempat membuang limbah industri dan rumah tangga, diuruk dan ditimbun untuk pembangunan perumahan dan kegiatan komersial lainnya. Sementara dari sisi kewenangan pengelolaan situ semestinya ada kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun karena berbagai keterbatasan maka dalam pelaksanaan pengelolaannya kondisi situ menjadi semakin sangat terlantar. Diberlakukannya Undang-Undang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah pendukungnya diharapkan akan menimbulkan implikasi yang lebih positif bagi pengelolaan situ, khususnya bagi peran pemerintah pusat melalui Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum. Kondisi situ saat ini cenderung sudah menjadi common property karena tidak adanya aturan main yang jelas seperti terkait dengan aspek legalitas, tidak ada situ yang telah memiliki sertifikat.

Situ di Jabodetabek

Hingga saat ini, data mengenai jumlah situ di Jabotabek masih sangat bervariasi. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen PU melaporkan jumlah situ-situ yang terdapat di Jabotabek ada 218 buah dengan luas total 2.116,5 Ha. Jumlah tersebut tersebar di kawasan DKI (35), Bogor (122), Tangerang (45) dan Bekasi (16). Namun karena berbagai hal situ-situ tersebut kini luasnya tinggal 1.978,02 Ha dan jumlahnya telah semakin berkurang.

Dari 20 situ dan waduk di wilayah Jakarta, jumlah situ berbeda dari satu pendataan ke pendataan yang lain, dan tak satupun dalam kondisi baik. Seluruh situ sudah tercemar, baik ringan maupun berat. Ini akibat ulah masyarakat dan kebijakan yang tidak jelas. Situ yang ada mendapat polutan dari berbagai saluran air. Masalah lain adalah penyempitan lahan akibat pembuangan sampah di sekitar situ atau diuruk untuk dijadikan tempat tinggal dan semakin padatnya permukiman kumuh disekitarnya. Ada pihak yang menolak penilaian ini sebab masih perlu dikaji kembali tingkat akurasinya, karena pada kenyataannya tidak semua kondisi situ tidak separah yang dibayangkan.

Semakin buruknya kondisi situ-situ yang ada, tidak sebanding dengan upaya rehabilitasi situ di wilayah Jabodetabek yang berjalan lamban. Bahkan sering tertunda dan diabaikan. Pengawasan dan pemantauan terhadap perkembangan dan perubahan fisiknya sering tidak dimonitor. Padahal situ-situ itu sangat diperlukan untuk sumber air dan pengendalian banjir. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk menetapkan sistem tata kelola kawasan situ disebabkan kondisi situ yang ada saat ini sangat memprihatinkan. Selain mengalami sedimentasi, banyak situ yang sudah beralih fungsi. Dalam pengelolaan situpun masih seringkali terjadi lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Masalah Pengelolaan

Terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pengelolaan situ-situ di wilayah Jabodetabek antara lain seperti kurang jelasnya batasan penguasaan lahan situ, kondisi perubahan tata guna lahan dan peralihan fungsi situ. Kondisi lain yang lebih memprihatinkan adalah terbatasnya keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola situ disertai dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan fungsi dan keberadaan situ. Dari aspek penataan ruang adalah belum mantapnya rencana detail kawasan dan rencana teknis situ. Sementara untuk bidang pengendalian tata ruang, adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dan kurangnya penyuluhan serta sosialisasi akan peranan dan manfaat situ.

Sementara untuk pengelolaan database terhadap jumlah dan kondisi situ di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang dikumpulkan dari berbagai unit menunjukkan banyak kelemahan. Jumlah situ berbeda untuk laporan yang terkait dengan perkembangannya. Luasan situ juga berbeda-beda, antara nama situ dan lokasinya berbeda jika kita lihat di peta. Sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa lebih

banyak lagi jumlah situ yang dapat dijumpai. Berdasarkan penelitian, banyak lokasi situ terletak di lahan milik perorangan dan banyak situ yang telah terpecah menjadi situ-situ yang lebih kecil. Pemetaan situ juga mengidentifikasikan adanya lokasi - lokasi lahan atau areal berpotensi untuk menjadi situ baru, namun kondisinya dalam keadaan kering dan telah menjadi daratan.

Penataan Ulang
Pengelolaan situ harus ditata ulang kembali sehubungan dengan kejadian bencana di Situ Gintung dan kondisi situ - situ lainnya yang sudah semakin parah kondisinya. Sejak lama tidak ada kejelasan tanggung jawab pengelolaan situ bila situ berada pada tempat umum atau area publik. Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru secara tidak langsung menyatakan situ sebagai sumber air. Jadi jika situ adalah mata air atau bagian dari suatu sistem penyediaan air, penanggung jawab pengelolaan dapat ditetapkan berdasar lokasi situ didalam suatu daerah aliran sungai. Jika terkait dengan wilayah daerah aliran sungai maka otoritas ini akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Atau, jika situ harus diamankan untuk pengelolaan aliran air permukaan sebagai bagian dari sistem drainase maka kewenangannya dapat dikelola oleh pemerintah daerah (Kabupaten/kota). Setelah aspek pengelolaan situ diklarifikasi dan jelas siapa mengerjakan apa, maka pengembangan situ dapat lebih lanjut direncanakan dan dilaksanakan. Keikutsertaan sektor swasta dan masyarakat sekitar situ sangat diharapkan dalam meningkatkan pemanfaatan dari potensi fungsi situ dan upaya untuk pengendalian banjir dengan ikut menanggung biaya pemeliharaan lingkungan.

(* Staf Pengajar Teknik Planologi Universitas Trisakti Jakarta

Berita Terkait