Sosialisasi Peraturan Pemerintah terkait Penataan Ruang

Kementerian PPN/Bappenas menggelar acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah terkait Penataan Ruang pada Selasa (13/07), jam 09.00 – 13.00 WIB, di ruang SG 3 – 5 Bappenas, Jakarta.  Peraturan Pemerintah (PP) yang disosialisasikan adalah PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Acara dibuka dengan Keynote Speech oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Dr. Ir. Max Pohan, CES, MA dilanjutkan dengan pemaparan setiap PP dan diskusi yang dimoderatori oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc.  Hadir sebagai narasumber adalah Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU, Ir. Imam Santoso Ernawi, MCM, MSc., Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Dwi Sudharto, Msi., dan Kasubdit Informasi Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan, Ir. Chaerudin Mangkudisastra, MSc.

Pada kesempatan tersebut, dibagikan buku dari ketiga PP tersebut kepada para peserta yang merupakan perwakilan deputi dan direktorat terkait di Bappenas, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (Walhi, CIFOR, Forest Watch Indonesia, ICRAF, Telapak, Wetlands International Indonesia, Yayasan Pelangi, dan TNC Indonesia), dan perwakilan Perguruan Tinggi (Unpak, Unpad, ITI, Itenas, ITB, dan Institut Teknologi Sepuluh November).

Penataan ruang merupakan upaya pengalokasian ruang bagi kegiatan pembangunan untuk menjaga keberlanjutan fungsi ruang sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.   Penerbitan PP 15/2010 sebagai salah satu amanat UU Penataan Ruang (UU 26/2007) ditujukan untuk mewujudkan harmonisasi dan keterpaduan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang di berbagai tingkatan pemerintahan.  Untuk mendukung pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya pembangunan di kawasan hutan, telah terbit PP 10/2010 dan PP 24/2010.

PP Penyelenggaraan Penataan Ruang memberi perhatian pada pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang serta pentingnya rencana detail tata ruang di wilayah perkotaan yang akan menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.  Kebijakan mengenai insentif dan disinsentif juga diperlukan dalam rangka mendukung upaya pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
Sementara PP kehutanan mengatur mengenai ketentuan, persyaratan, dan prosedur bagi pemerintah, pemerintah daerah, ataupun kelompok masyarakat yang membutuhkan ruang untuk kegiatan pembangunan yang berada di dalam kawasan hutan.  Melalui kedua PP kehutanan ini, dibuka kemungkinan pemanfaatan kawasan hutan untuk pemanfaatan di luar kehutanan dengan tetap menjaga keseimbangan manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.  Pemanfaatan kawasan hutan harus mempertimbangkan fungsi pokok hutan, jenis dan intensitas kegiatan, batasan luas, jangka waktu dan upaya reboisasi dan reklamasi, yang bertujuan untuk tetap menjaga manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan.
Beberapa poin penting yang berhasil dirumuskan adalah:

  1. Pentingnya sinkronisasi indikasi program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di pusat dan daerah.
  2. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan diakomodasi pada proses penyusunan RTRW dengan memperhatikan kelestarian fungsi hutan.
  3. Penilaian kawasan hutan yang tercakup dalam kajian Tim Terpadu bertujuan untuk menginventarisasi penggunaan kawasan hutan dengan mempertimbangkan prinsip sosial, ekonomi, dan ekologi.
  4. Hasil inventarisasi selanjutnya digunakan untuk menahan laju deforestasi, bukan untuk mendukung akselerasi.
  5. PP 10/2010 mengamanatkan kewajiban untuk menyediakan lahan pengganti sebagai penukar kawasan hutan dengan rasio 1:1 untuk kepentingan umum dan rasio 1:2 untuk kepentingan komersil. Lahan pengganti tersebut harus dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional.
  6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diamanatkan oleh UU 32/2009 sudah diterapkan dalam proses penyusunan RTR dan dalam proses perubahan peruntukan kawasan hutan.
  7. Kebijakan insentif/disinsentif fiskal tengah dipersiapkan, termasuk di dalamnya kewenangan pemerintah daerah dalam penerapan insentif/disinsentif  tersebut.
  8. Untuk kelancaran pelaksanaan ketiga PP tersebut perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

 

Berita Terkait