Raperpres RTR Perkotaan Sarbagita Disepakati

Jakarta - Sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) harus dioptimalkan pengembangannya. Upaya tersebut akan dituangkan dalam Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Sarbagita yang saat ini memasuki tahap penyepakatan untuk nantinya ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi menyampaikan hal tersebut dalam penyepakatan Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita di Denpasar (31/8).

Imam S.Ernawi menambahkan, Raperpres ini merupakan rincian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan saat ini masuk dalam Instruksi Presiden No.1/2010 untuk ditargetkan selesai pada tahun ini. Terdapat 6 muatan dalam Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita yang diharapkan dapat menjawab isu permasalahan di kawasan tersebut. Kelembagaan merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan Sarbagita yang akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. 

“Sebagai KSN, Pemerintah Pusat akan membentuk Project Management Unit (PMU) untuk membantu dan mendorong pelaksanaan pembangunan di Kawasan Sarbagita,” imbuh Imam.


Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengatakan, sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional, Kawasan Perkotaan Sarbagita menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang perlu segera ditangani secara bersama. Diantaranya seperti alih fungsi lahan, maraknya pelanggaran tata ruang, infiltrasi kegiatan pariwisata, berkurangnya kualitas pelayanan air minum serta bencana tsunami dan abrasi. Untuk menjawab tantangan dan mengoptimalkan perkembangan di kawasan tersebut, diperlukan kerjasama lintas wilayah, yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai alat koordinasi pengembangan.

Penyepakatan Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita ini dipimpin langsung oleh Gubernur Bali. Turut dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Bupati Badung, Bupati Klungkung, perwakilan dari Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan, Direktur Permukiman Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Direktur Perkotaan Ditjen Penataan Ruang. Di kesempatan ini juga dipaparkan mengenai usulan pembiayaan dalam rangka penanganan masalah air minum di Kawasan Sarbagita. (ww/ibm)

Berita Terkait