Sosialisasi Perpres RTR tentang Pulau dan RTR KSN

Saat ini telah diselesaikan tujuh Perpres yang terdiri dari lima Perpres tentang RTR KSN dan sisanya merupakan RTR Pulau. Kelima RTR KSN adalah Perpres No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi-Puncak-Cianjur; Perpres No. 45/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan; Perpres No. 62/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo; Perpres No. 55/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar; dan Perpres No. 87/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Batam-Bintan-Karimun. Sedang dua RTR Pulau adalah Perpres No. 88/2011 tentang RTR Pulau Sulawesi dan Perpres No. 3/2012 tentang RTR Pulau Kalimantan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas mengadakan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2012 bertempat di Ruang Rapat SS.1-2.

Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) membutuhkan alat operasionalisasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN). Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang No. 26/2007 serta diharapkan dengan terbitnya Perpres tersebut dapat menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana mewakili Dirjen Penataan Ruang dalam Sosialisasi Perpres RTR tentang Pulau dan RTR KSN.

Pada kesempatan yang sama Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabinet RI Lidya Silvana Djaman menjelaskan, peran RTR Pulau atau RTR KSN adalah sebagai alat koordinasi program pembangunan serta alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di masing-masing pulau dan di KSN. Sebagai alat koordinasi dalam lingkup pulau/kepulauan telah disiapkan tujuh Rancangan Peraturan Presiden dimana dua diantaranya telah dilegalkan menjadi Peraturan Presiden, dua sedang dalam proses penandatanganan oleh Presiden RI yakni Raperpres tentang RTR Pulau Sumatera dan tentang RTR Pulau Jawa-Bali, serta tiga lainnya yakni Raperpres tentang RTR Kepulauan Nusa Tenggara, RTR Kepulauan Maluku, serta RTR Pulau Papua sedang dalam tahap pembahasan dan diharapkan akan segera rampung.

Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat menambahkan, dalam kurun waktu duapuluh tahun kedepan Pulau Sulawesi diantaranya diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi kelautan maupun pusat lumbung pangan padi dan jagung nasional. Sedangkan RTR Pulau Kalimantan harapannya dapat menjadi paru-paru dunia melalui perwujudan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% luas Pulau Kalimantan, dan menjadi pusat pengembangan perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan.

Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman dari Kementerian PPN/Bappenas Bemby Uripto mengungkapkan, sosialisasi Perpres tentang RTR Pulau dan RTR KSN sangatlah penting, mengingat matra spasial tersebut merupakan instrumen hukum untuk penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. "Instrumen pengendali tersebut merupakan instrumen informasi dan instrumen pengelola sumber daya alam yang disusun dalam bentuk arahan zonasi, arahan insentif dan disinsentif, arahan perizinan/sanksi, serta arahan pembiayaan pembangunan. Muatan dari perangkat hukum ini merupakan masukan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013 yang akan mulai disusun pada Bulan April 2012," ujarnya.
Agar dapat dijadikan acuan bagi RKP 2013, masing-masing RTR Pulau dan RTR KSN telah mengidentifikasi Indikasi Program Utama lima tahunan yang berisi Indikasi Program Utama, Lokasi, Strategi Operasionalisasi Perwujudan, Sumber Pendanaan, Instansi Pelaksana, serta Waktu Pelaksanaan.

Berita Terkait