Menhut Telah Keluarkan Moratorium Hutan Lindung

Batam, Kompas - Menteri Kehutanan MS Kaban ternyata telah mengeluarkan moratorium konversi hutan lindung dan kawasan konservasi untuk kepentingan lain di luar kehutanan di Pulau Batam sejak 17 April 2006. Melalui moratorium itu, Departemen Kehutanan meminta agar Otorita Batam mengevaluasi dan mencabut izin alokasi lahan di kawasan hutan di Batam yang tidak ada kegiatan fisik di lapangan.

Surat Menhut MS Kaban yang diperoleh Kompas dari pemerhati masalah hutan, Rabu (18/6), ditujukan kepada Ketua Otorita Batam dan Wali Kota Batam.

Terkait masalah alih fungsi hutan lindung di Batam, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi awal Mei 2008 pernah meminta keterangan beberapa pejabat dan pelaku usaha di Batam. Namun, sejauh ini belum terlihat perkembangan proses penyelidikan.

Ketua Otorita Batam Mustofa Widjaja mengatakan, memang ada surat dari Menhut yang meminta Otorita Batam bersama Pemkot Batam dan tim dari Dephut untuk mengevaluasi pengalokasian kawasan hutan di Batam. Akan tetapi, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi tim itu.

Dari data Otorita Batam, sejak tahun 1992 luas hutan lindung, termasuk hutan wisata, yang ditetapkan Menhut di Batam mencapai 12.075 hektar (ha). Seluas 2.235 ha di antaranya dalam proses diusulkan untuk dialihfungsikan bagi kepentingan di luar kehutanan.

Salah satu kawasan hutan lindung yang belum dialokasikan untuk kepentingan di luar kehutanan adalah hutan lindung Baloi seluas 119 ha.

Lahan bakau rusak

Dari 95.000 ha hutan bakau di Provinsi Jawa Tengah, 61.000 hektar masuk kategori rusak berat. Penyebab utama kerusakan hutan bakau di Jateng adalah alih fungsi lahan menjadi areal industri, tambak, pertanian, permukiman, juga reklamasi areal hutan bakau menjadi kawasan wisata. ”Rusaknya hutan bakau berdampak pada meluasnya banjir dan rob,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jateng Sri Puryono, Rabu (18/6) di Kota Semarang.

Data Dinas Kehutanan Jateng menunjukkan, terdapat 14 kabupaten/kota yang kawasan hutan bakaunya masuk kategori rusak berat. Daerah itu adalah Kabupaten Cilacap, Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang.

Pakar manajemen lingkungan hidup Universitas Diponegoro Prof Sudharto Hadi menilai, kerusakan hutan bakau di Jateng salah satunya disebabkan minimnya lahan pantai yang dimiliki pemerintah. ”Sekitar 65 persen dari kawasan pantai dimiliki oleh pihak swasta. Akibatnya, fungsi kontrol pemerintah tidak optimal,” katanya.

Untuk memperbaiki ekosistem hutan bakau, pemerintah telah merehabilitasi sejumlah kawasan hutan bakau di Jateng. Tahun 2007, dianggarkan dana dari Dephut untuk merehabilitasi sekitar 5.000 hektar lahan bakau dengan biaya Rp 3 juta per hektar.

”Untuk tahun 2008-2009, kami mendorong rehabilitasi secara swadaya oleh masyarakat agar mereka memiliki kesadaran mengenai pentingnya hutan bakau,” kata Sri Puryono. (FER/A05)

Berita Terkait