Berita Terbaru

Sosialisasi Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan

07.07.2014 | | tidak ada komentar

Jakarta – Penetapan tata batas kawasan hutan menjadi potensi konflik yang sering terjadi dalam tata ruang. Untuk itu, dirasa perlu adanya penjelasan mengenai konsep dan mekanisme penetapan tata batas kawasan hutan dalam penyusunan rencana tata ruang.

Kunjungan DPRD Kabupaten Belitung

03.07.2014 | | tidak ada komentar

Jakarta, (27/6), Sekretariat BKPRN Kementerian PPN/Bappenas menerima kunjungan DPRD Kabupaten Belitung. Pihak DPRD hendak berkonsultasi mengenai rancangan Perda RTRW Kabupaten Belitung. RTRW Kabupaten Belitung telah mendapatkan Persub PU pada tahun 2011 dan sampai saat ini Rancangan Perda RTRW masih belum dapat ditetapkan.

Rapat Kerja Regional I Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

02.07.2014 | | tidak ada komentar

Bandung, (23/6), Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi salah satu bidang penting yang memberikan pengaruh ke berbagai sektor. Dalam pelaksanaanya banyak faktor yang menjadi perhatian, seperti kelembagaan dan isu konflik yang terjadi di daerah. Hal ini disampaikan pada Rapat Kerja Regional I Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Hotel Green Universal, Bandung.

Kunjungan DPRD Kabupaten Bone

02.07.2014 | | tidak ada komentar

Jakarta, (16/6), dalam rangka konsultasi Ranperda tentang perubahan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone,  Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Oswar Mungkasa, MURP, menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Bone beserta staf.

Kunjungan Lapangan RZWP3-K ke Provinsi Sumatera Barat

25.06.2014 | | tidak ada komentar

Sumatera Barat, (20/05) Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional mengadakan kunjungan lapangan ke Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk menemukenali isu dan tantangan dalam penyusunan serta implementasi RZWP-3-K dari daerah yang dipandang tepat sebagai wilayah best practice penyusunan RZWP-3-K. Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai salah satu lokasi survei berdasarkan beberapa kriteria, salah satunya adalah karena Provinsi Sumatera Barat merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah mengintegrasikan muatan RZWP3-K ke dalam RTRW Provinsi Hal ini tercantum pada Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.