Berita

Lahan Eks PTPN XI Tangerang Dijual

28.10.2008 | pertanahan | tidak ada komentar

Serang, Kompas - Lahan eks PT Perkebunan Nusantara XI di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, diduga dijual. Saat ini, lahan seluas 186 hektar yang sebelumnya merupakan perkebunan karet itu sudah berubah menjadi kawasan perumahan komersial.

Dugaan penjualan lahan bekas PTPN XI itu tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Hari Senin (27/10) kemarin, mantan Menteri Pertanian Syarifudin Baharsyah memberikan keterangan di ruangan Asisten Intelijen Kejati Banten, terkait dugaan pengalihan lahan negara ke pihak swasta.

Sebelumnya, Kejati Banten juga memeriksa mantan Direktur PT Ustra Indo Bondan Gunawan, Direktur Konstruksi PT Bermis Bina Gria Rudianto Hardoyo, mantan Camat Cisauk Bambang Irianto, dan Kepala Desa Cibogo Abdul Khaerudin.

Dari hasil penyelidikan sementara diketahui, lahan eks PTPN XI itu awalnya dikelola PT Ustra Indo. Perusahaan ini memperoleh hak guna bangunan (HGB) dari pemerintah sehingga lahan tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Agraria Departemen Pertanian.

Sejak tahun 1982, lahan bekas perkebunan karet itu direncanakan untuk membangun perumahan pegawai Departemen Pertanian. Namun kenyataannya, PT Ustra Indo menjadikan lahan tersebut sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman kepada PT Indonesia Finance Investment (IFI).

Selanjutnya pada tahun 1987, lahan itu kembali dijadikan jaminan saat PT IFI mengajukan pinjaman ke Bank Bapindo. Dengan jaminan lahan eks PTPN XI, PT IFI menerima pinjaman sebesar Rp 13 miliar.

Kemudian diketahui, lahan eks PTPN beralih fungsi menjadi perumahan komersial. Diduga, lahan milik negara itu dijual kepada beberapa pengembang perumahan elite di Tangerang. ”Dugaannya, lahan itu dijual ke pengembang BSD (Bumi Serpong Damai) dan HIPI,” ujar Firdaus Dewilmar, Asisten Intelijen Kejati Banten.

Padahal seharusnya, lahan negara itu dimanfaatkan untuk membangun perumahan pegawai Departemen Pertanian. Setelah 26 tahun berlalu, perumahan pegawai tersebut belum juga dibangun.

”Kasus ini baru berjalan dan semoga rencana pembangunan perumahan dapat segera dilaksanakan,” ujar Syarifudin seusai memberikan keterangan.

Kejati Banten menduga penjualan lahan mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. (NTA)